Bandar Toto Macau — Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026, ruang fiskal Indonesia diperkirakan akan menghadapi tekanan yang semakin kuat. Hal ini terjadi seiring dengan target pertumbuhan ekonomi jangka menengah pemerintah yang menembus angka 8 persen.
Dengan rencana belanja negara sekitar Rp 3.842 triliun dan pendapatan negara yang diproyeksikan mencapai Rp 3.153 triliun, defisit anggaran dijaga pada kisaran 2,6 hingga 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Secara nominal, angka ini mencerminkan kebijakan fiskal yang ekspansif. Namun, secara struktural, ruang gerak fiskal yang benar-benar fleksibel relatif terbatas.
Keterbatasan Ruang Gerak Fiskal
Keterbatasan ini muncul karena sebagian besar belanja negara sudah terikat pada kewajiban rutin. Komponen-komponen seperti pembayaran bunga utang, belanja pegawai, subsidi, dan transfer ke daerah telah mengunci porsi anggaran yang signifikan. Kondisi ini membuat kapasitas APBN sebagai motor utama akselerasi pertumbuhan ekonomi menghadapi tantangan yang tidak kecil.
Pencapaian target pertumbuhan sebesar 8 persen mensyaratkan dorongan investasi, peningkatan produktivitas, dan penciptaan lapangan kerja dalam skala yang jauh lebih masif. Ruang fiskal yang tersisa kemudian diarahkan untuk mendukung program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan.
Tekanan dari Program Prioritas
Pada tahun 2026, tekanan terhadap ruang fiskal semakin meningkat dengan adanya program berskala besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyerap anggaran hingga ratusan triliun rupiah. Program semacam ini berpotensi memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan daya beli masyarakat.
Namun, efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi bersifat bertahap dan berjangka menengah, bukan berupa lonjakan yang instan. Implikasinya, ruang fiskal tahun ini lebih tepat dipahami bukan dari besaran nominalnya, tetapi dari tingkat keleluasaan pemerintah dalam mengatur ulang dan memprioritaskan belanja.
Target 8 Persen dan Realitas Anggaran
Secara faktual, mengejar target pertumbuhan 8 persen semata-mata melalui APBN 2026 akan sangat berat. Bahkan, hal itu cenderung tidak realistis jika hanya mengandalkan konfigurasi ruang fiskal yang ada saat ini.
APBN tetap memegang peran krusial sebagai penjaga stabilitas dan katalis awal. Namun, pencapaian target pertumbuhan tinggi tersebut lebih bergantung pada faktor-faktor di luar anggaran. Reformasi struktural, peningkatan iklim investasi, efektivitas belanja negara, dan optimalisasi penerimaan pajak menjadi kunci untuk memperluas ruang fiskal itu sendiri.
Fungsi Utama Ruang Fiskal 2026
Oleh karena itu, tanpa adanya perbaikan kualitas belanja dan perluasan basis penerimaan negara, ruang fiskal 2026 dianggap akan lebih berfungsi untuk menjaga momentum pertumbuhan agar tidak melambat, daripada menjadi pendorong lompatan ekonomi. Diskusi antara otoritas fiskal dan pemerintah daerah, termasuk penyesuaian kebijakan transfer dana, menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan setiap celah anggaran yang tersedia dalam kondisi yang menantang ini.
