Slot Deposit Dana — Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan pentingnya peran kepala desa atau yang dikenal sebagai keuchik di Aceh untuk mempercepat proses pendataan kerusakan hunian pascabencana. Data yang akurat dan cepat ini menjadi landasan kritis bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.
Kunci Utama: Kecepatan dan Akurasi Data
Tito menjelaskan bahwa kecepatan penyediaan data adalah faktor penentu. Kerusakan hunian dikategorikan menjadi tiga tingkat: ringan, sedang, dan berat. Klasifikasi ini menjadi acuan bagi besaran bantuan yang akan diberikan.
“Dalam proses pemulihan, pemerintah melalui BNPB memberikan dukungan biaya. Untuk hunian rusak ringan, bantuan sebesar Rp 15 juta, rusak sedang Rp 30 juta. Sementara untuk kerusakan berat atau hunian yang hilang, pemerintah mengupayakan pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta memfasilitasi Dana Tunggu Hunian (DTH),” jelas Tito.
Koordinasi dari Tingkat Terbawah
Bantuan tersebut tidak serta merta dapat dicairkan tanpa data yang valid. Pemerintah membutuhkan data terkoordinasi yang dikumpulkan dari tingkat daerah. Tito meminta para gubernur, bupati, dan wali kota, khususnya di Aceh, untuk mempercepat pelaporan.
“Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara telah melaporkan datanya dengan cepat. Untuk Aceh, diharapkan dapat lebih dipercepat lagi. Jangan sampai masyarakat menyalahkan pemerintah karena dianggap lamban, padahal pemerintah menunggu data yang akurat. Kuncinya pertama kali ada pada para bupati dan wali kota, dengan mengoptimalkan peran keuchik di lapangan,” tegas Tito.
Koordinasi yang solid dari tingkat desa hingga pusat diharapkan dapat memastikan bantuan tepat sasaran dan segera sampai kepada masyarakat yang paling membutuhkan pascabencana.
