TVTOGEL — Pemerintah belum berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, langkah tersebut baru akan dipertimbangkan ketika perekonomian nasional tumbuh lebih dari 6 persen.
Menurut Purbaya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih dalam tahap pemulihan sehingga belum tepat untuk menambah beban masyarakat.
“Ekonomi kita baru mau pulih, belum bisa dibilang melesat. Jadi, jangan dulu utak-atik iuran BPJS Kesehatan sampai pertumbuhan ekonomi mencapai di atas 6 persen,” ujar Purbaya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (23/10/2025).
Ia menjelaskan, jika ekonomi sudah tumbuh kuat dan lapangan kerja semakin mudah diakses, masyarakat dinilai akan mampu menanggung beban kenaikan iuran bersama pemerintah.
“Kalau nanti orang sudah lebih mudah dapat kerja dan daya beli meningkat, baru bisa dipikirkan kenaikan iuran,” tambahnya.
Purbaya memperkirakan, jika pertumbuhan ekonomi mencapai sekitar 6,5 persen pada 2026, pemerintah dapat mulai mempertimbangkan penyesuaian tarif iuran BPJS Kesehatan pada tahun tersebut.
“Artinya masyarakat sudah cukup kuat untuk menanggung beban bersama pemerintah,” ujarnya.
Namun, sebelum membahas kenaikan tarif, Purbaya menekankan pentingnya evaluasi internal BPJS Kesehatan agar pengelolaan iuran menjadi lebih efisien. Ia menyoroti masih banyaknya pemborosan dan kebijakan yang belum tepat sasaran dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Sebagai contoh, ia menyebut adanya penggunaan alat kesehatan yang tidak diperlukan pasca-pandemi, seperti ventilator, yang justru meningkatkan tagihan ke BPJS.
“Banyak kasus alat medis mahal yang tetap digunakan meski tidak dibutuhkan, akhirnya tagihan ke BPJS jadi besar,” katanya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Purbaya meminta Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti membentuk tim profesional independen di bidang medis dan manajemen rumah sakit. Tim ini akan bertugas melakukan asesmen terhadap pengadaan alat kesehatan, memastikan hanya yang benar-benar dibutuhkan yang dibeli.
“Tim ini harus diisi oleh orang-orang yang ahli, bukan saya atau pejabat birokrat. Mereka yang tahu betul kebutuhan medis di lapangan,” tegasnya.
